Tidak Gampang Beli Hak Cipta Penerbit

Kompas 24 Maret 2008, Oleh Junaidi Gafar*

Pemerintah berencana membeli hak cipta naskah buku pelajaran untuk murid setingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Naskah buku tersebut sebelumnya harus lolos Badan Standar Nasional Pendidikan. Pembelian naskah buku tersebut dimaksudkan untuk menekan harga jual buku yang sekarang ini dirasakan cukup mahal.

Untuk mendukung langkah ini sebenarnya Menteri Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan telah mengumumkan judul-judul buku yang akan dinilai dan dibeli pemerintah pada 29 Januari 2008. Mendiknas juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008 sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2005.

Dalam Pasal 11 Peraturan Mendiknas (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008 secara jelas dinyatakan bahwa hanya buku yang telah dibeli hak ciptanya yang boleh dijual di sekolah. Ini artinya apabila penerbit ingin bukunya dipakai di sekolah, maka harus dinilai terlebih dahulu dan kemudian hak ciptanya dibeli oleh pemerintah.

Uniknya, menurut permendiknas tersebut, buku yang telah dibeli hak ciptanya dapat digandakan dan diperjualbelikan oleh siapa saja (tidak harus penerbit/penulis yang menerbitkan pertama kali) dengan izin resmi pemerintah. Maka, penerbit/penulis buku yang telah menjual hak ciptanya harus siap berkompetisi menjual produk mereka sendiri (bila punya percetakan) dengan perusahaan lain, termasuk dinas pendidikan, departemen agama, dan instansi pemerintah lainnya yang telah memperoleh izin cetak.

Pertanyaan yang paling mendasar untuk berjalannya program ini adalah dari mana pemerintah mendapatkan buku-buku tersebut? Dari penulis atau dari penerbit?

Pembelian hak cipta dari penulis (penulis ikut mendesain fisik bukunya sendiri) mungkin dapat dilakukan, tetapi hasil yang diperoleh jelas tidak akan maksimal.

Menulis buku tidak sama dengan menerbitkan buku. Seorang guru atau dosen bisa jadi seorang penulis buku pelajaran yang baik. Akan tetapi, tanpa penerbit yang mampu mendesain buku dan mengedit tulisan tersebut, tulisan itu bisa tidak berarti apa-apa.

Cuma 37 naskah

Oktober 2007 pemerintah telah menempuh langkah membeli hak cipta langsung dari penulis. Hasilnya, dari 300 lebih naskah yang ikut, hanya ada 37 naskah (lebih kurang 10 persen) yang bisa masuk kategori layak untuk digunakan sebagai sumber belajar yang baik.

Bagaimana dengan membeli dari penerbit? Pemerintah, dalam hal ini Mendiknas, sepertinya tidak dapat membedakan antara penulis dan penerbit.

Penerbit adalah institusi bisnis yang mempekerjakan banyak orang. Apa jadinya bila hak cipta produk mereka dijual. Aktivitas bisnis mereka akan terhenti dan selanjutnya mereka harus jadi kuli yang menjual produk mereka sendiri, bersaing dengan pebisnis lain yang mengantongi izin Depdiknas. Itu sama artinya seorang petani yang menjual sawah ladangnya kepada orang lain untuk kemudian bersedia menjadi buruh tani dengan upah terbatas di sawah dan ladang itu.

Tawaran pemerintah dengan kisaran harga hak cipta Rp 100 juta mungkin angka yang cukup besar untuk penulis perorangan, tetapi tentu saja akan sangat kecil bagi penerbit. Untuk memperjelas masalah ini mari kita lihat perbandingan antara harga pembelian pemerintah dan rata-rata omzet penerbit setiap tahun.

Pemerintah akan membeli hak cipta (copy right) dari penerbit sebesar Rp 100 juta per judul buku (ada 250 judul yang akan dibeli) atau Rp 25 miliar sebelum dipotong pajak (Untuk penulis potongan sampai 20 persen dari harga pembelian).

Bila dibagi dengan jumlah penerbit buku pelajaran di Indonesia (150 penerbit), masing-masing penerbit secara rata-rata hanya akan mendapat sekitar Rp 160 juta untuk waktu 15 tahun. Bandingkan dengan omzet rata-rata penerbit yang mencapai Rp 10 miliar per tahun. Atau Rp 150 miliar untuk waktu 15 tahun. Ibarat bumi dengan langit bukan?

Program pemaksaan pembelian hak cipta (secara halus dengan adanya Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008) juga akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Saat ini, dari 150 penerbit buku pelajaran di Indonesia, hanya sekitar 15 penerbit yang memiliki percetakan sendiri. Sebagian besar penerbit membayar ongkos cetak kepada percetakan.

Untuk itu langkah pemerintah memaksakan membeli hak cipta perlu ditinjau ulang. Ini bukanlah cara yang bijak menyelesaikan masalah mahalnya harga buku pelajaran di Indonesia. Sejarah dunia pendidikan di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Industri buku pelajaran sudah menjadi bagian penting dari dunia pendidikan di Indonesia sejak awal. Industri ini juga telah memberi ribuan kesempatan kerja dan berkarya bagi anak bangsa kita.

Penerbit adalah industri yang apabila dimatikan akan menimbulkan efek sosial yang berantai seperti pemutusan hubungan kerja.

Kita tidak menafikan bahwa langkah pemerintah ini ditujukan untuk mendapatkan buku pelajaran yang murah dan terjangkau daya beli masyarakat. Akan tetapi, langkah yang ditempuh tidak bisa dengan serta-merta mematikan industri buku pelajaran dengan membuat kebijakan pembelian hak cipta ini. Saya khawatir pemerintah akan gagal dengan program ini, dan ini akan menyebabkan makin merosotnya wibawa pemerintah di mata masyarakat.

Dalam hemat saya, langkah menetapkan harga maksimal buku pelajaran untuk SD dan SMP tahun 2005 sudah sangat bagus. Pemerintah seharusnya secara konsisten bergerak dengan langkah ini.

Langkah kedua, pemerintah perlu menindak tegas penerbit yang melakukan manipulasi harga atau menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah harus bertindak terhadap pihak-pihak yang bermain mata dengan sekolah dan dinas pendidikan sehingga terjadi praktik monopoli dalam satu sekolah atau daerah.

Pemerintah juga jangan suka berganti kebijakan dalam waktu singkat. Tahun 2005 Mendiknas menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 26 yang mengatur judul buku Bahasa Inggris, Matematika, dan Bahasa Indonesia SMP dan SMA yang layak dipakai di sekolah untuk waktu lima tahun. Sekarang, baru dua tahun telah muncul lagi keputusan baru yang membatalkan keputusan tersebut. Bayangkan pemborosan yang terjadi karena saat ini ada ratusan ribu buku yang direncanakan dijual penerbit untuk lima tahun menumpuk jadi sampah tak berguna.

Pada akhirnya permasalahan buku pelajaran di Indonesia tidak akan dapat diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan melalui pembelian hak cipta semata. Pemerintah perlu duduk bersama dengan asosiasi penerbit dan menemukan solusi yang terbaik dan memuaskan semua pihak.

*Junaidi Gafar Pengamat Perbukuan, Pengajar pada Program Manajemen Penerbitan dan Grafika Politeknik Negeri Jakarta

6 responses to “Tidak Gampang Beli Hak Cipta Penerbit

  1. tetangga saya mempunyai 3 anak, anak pertama kelas 1 SMP dan anak kedua kelas 3 SD dan yang terakhir berumur 4 tahun. dalam waktu bersamaan disaat ajaran baru (tiap tahun) orang tuanya harus membeli buku seharga 600rb untuk kedua anaknya yang sudah sekolah, buku tersebut sudah dipaket tidak bisa membeli buku dari luar dan penerbit lain yang telah ditetapkan, untungnya tetangga saya itu orang berpenghasilan lebih dari cukup, bayangkan kalau orang tuanya sebulan hanya 750rb dan ketiga anaknya semua sekolah. yang ingin saya sampaikan dimana letak kepedulian penerbit jika yang dipertimbangkan hanya keuntungunan saja. buku pelajaran bukanlah untuk dijadikan industri tetapi mata rantai demi tercapainya bangsa indonesia yang cerdas bukan menjadi bangsa pengekor, yang hanya mengikuti bangsa lain. tetapi menjadi bangsa pionir. Apakah penerbit tidak bisa menerbitkan buku diluar buku pelajaran yang lebih bermutu yang dapat memberikan keanekargaman bagi perpustakaan indonesia.

    Terima kasih atas komentarnya.
    Untuk kalangan tidak mampu, sebenarnya pemerintah sudah memberi jalan lewat program BOS dan BOS Buku.
    Program BOS digunakan untuk menanggulangi biaya pendidikan seperti guru honorer, beli kapur tulis, alat peraga bahkan dapat digunakan untuk biaya transportasi siswa.
    Adapun BOS Buku dialokasikan untuk membeli buku pelajaran.
    Manfaat program ini sebenarnya mulai banyak dirasakan oleh masyarakat.
    Jika program ini dapat berjalan dengan konsisten sebenarnya tidak ada lagi keluhan masalah mahalnya buku
    pelajaran karena sudah ditanggulangi oleh pemerintah.
    Hanya saja, dalam prakteknya, seharusnya tidak dipukul rata.
    Bagi sekolah yang siswanya dari kalangan menengah ke atas, seyogyanya tidak perlu menerima bantuan ini.

  2. Bos buku yang anda sebutkan memang ada tapi penggunaannya tidak selamanya baik. Kebanyakan bos buku digunakan untuk keperluan2 selain buku. Kalaupun ada untuk buku, itu bukan untuk siswa melainkan untuk perpustakaan di sekolah. Ujung-ujungnya anak-anak harus beli buku supaya dapat dipelajari di rumah.
    Yang aneh, sekarang setiap penerbit membahas hal-hal yang berbeda untuk setiap pelajaran padahal sklnya sama. Udah gitu ada yang pembahasan sama tapi urutannya beda. Jadi kita harus berpatokan sama yang mana……
    Masa tiap taun kita harus keluarin duit buat Buku…..

    Pemerintah telah menetapkan standar kompetensi untuk setiap mata pelajaran.
    Penerbit dan sekolah boleh berkreasi sesuai kebutuhan.
    Karena itu tidak ada salahnya kalau satu buku dengan lainnya berbeda.
    Kalau sama, buat apa ada banyak judul?

  3. 49 bukunya apa aja bos?? Nama bukunya!
    Kalobisa ada daftarnya.

    Daftar 49 buku dapat dilihat di situs resmi http://bse.depdiknas.go.id

  4. PEMBELIAN HAK CIPTA HEMAT RATUSAN MILIAR

    Menanggapi artikel seputar susahnya membeli hak cipta penerbit (Kompas, 24 Maret 2008), perlu dikemukakan sejumlah fakta sebagai pembanding. Artikel yang menyuarakan kepentingan penerbit buku pelajaran yang selama ini sudah mapan tersebut sangat berat sebelah karena hanya mengemukakan realitas bisnis buku pelajaran dari satu sisi.

    Inti artikel itu bahwa praktik yang selama ini dilakukan penerbit buku pelajaran sudah benar bahkan perlu dilestarikan. Pemerintah hanya perlu konsisten dalam penegakan aturan dan tidak sering mengubahnya. Bahwa peran penerbit buku pelajaran sangat penting bagi dunia pendidikan dan masyarakat selayaknya tetap membayar mahal buku demi pendidikan anaknya.

    Kebijakan membeli hak cipta buku pelajaran seperti disebutkan Peraturan Mendiknas No. 2/2008, tak bisa dimungkiri mengancam eksistensi penerbit buku pelajaran. Namun, peraturan yang merupakan terobosan terkait berbagai keluhan atas polah penerbit buku pelajaran sudah sangat tepat. Hal ini mengingat penerbit selama ini terbukti tidak bisa dijadikan mitra karena hanya mementingkan untungnya sendiri.

    Alasan utama mendukung Permendiknas tersebut mengingat pendidikan bermutu dan murah adalah hak setiap warga negara. Soal ini penting karena murahnya harga buku pelajaran pasti akan menentukan kemajuan dan masa depan bangsa. Terlebih di tengah ancaman depresi ekonomi dunia yang ditandai naiknya harga bahan bakar dan bahan pangan telah membuat sejumlah orangtua mengorbankan pendidikan anaknya.

    Singkat kata, kali ini pemerintah adaptif dan kebijakannya perlu diacungi jempol. Keputusan yang semoga memang tulus untuk memajukan anak bangsa dan tidak dikotori kepentingan jangka pendek mengingat selalu ada peluang untuk menyeleweng dari maksud mulia. Salah satunya adalah objektivitas BSNP dalam memilih naskah mana yang dibeli hak ciptanya.

    Protes terkait naskah yang akhirnya terpilih pasti akan tetap ada. Tapi di sinilah pengawasan masyarakat bisa berperan. Terutama untuk mendesakkan adanya mekanisme yang bisa menjamin transparansi. Bahwa pemilihan naskah semata berdasarkan kualitas naskah dan bukan kedekatan pribadi, koneksi, maupun suap. Juga mekanisme yang memungkinkan koreksi bila terbukti ada penyelewengan.

    Mubazir ratusan miliar
    Penerbit selama ini sudah terlalu banyak menangguk untung tanpa memedulikan kemashalahatan orang banyak. Contoh nyata bisa disaksikan dari membanjirnya keluhan dari para orangtua murid setiap tahun ajaran baru. Cara mencari untung yang menghambat kemajuan warga masyarakat lainnya. Jelasnya ada semacam dominasi proses pengadaan sarana meningkatkan kepandaian dengan dukungan sistem.

    Sistem korup mirip mafia yang melibatkan penerbit, percetakan, birokrat di Depdiknas, makelar, sampai para kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Pendeknya, dari hulu ke hilir digarap. Sejak penentuan kebijakan siapa mencetak apa, hingga distribusi ecerannya. Ujung-ujungnya konsumen harus membayar mahal dan terbukti sangat susah menekan harga buku karena siapa yang berani menentang “intimidasi” guru.

    Buku pelajaran yang dijual penerbit menggunakan standar harga yang lebih murah dibanding buku umum. Tapi, karena oplahnya banyak, penerbit bisa memperoleh omset yang lebih banyak. Jika penerbit menjualnya ke toko buku sekalipun, harga tersebut tidak mungkin dikurangi lagi karena toko buku juga harus memperoleh margin untuk menutupi biaya operasionalnya.
    Jadi, siswa membeli di toko buku atau dari sekolah, harganya akan sama saja. Bukankah ini bisnis yang wajar?
    Bahkan di sekolah tertentu, ada yang harganya lebih murah dari harga bandrol.
    Menanggapi keluhan mahalnya harga buku, rakyat kita memang kurang menghargai buku.
    Lihat saja, berapa rupiah yang mereka keluarkan untuk membeli pulsa, atau bahkan rokok.
    Ngakunya tidak mampu beli buku, tapi bisa membeli rokok yang sehari bisa habis 9.000/bungkus.
    Jika dikali 365 hari (dalam setahun) berapa uang yang terkumpul? Rp 3.285.000. Masya Allah? Bisa beli berapa buku dengan uang tersebut. Untuk setiap tahun ajaran baru, kira2 setiap siswa akan menghabiskan sekitar Rp 400.000.
    Jika dibandingkan dengan uang yang dibakar untuk membeli rokok tadi, baru 12%.
    Begitulah kondisi bangsa kita.

  5. yang tadi itu saya dapat di http://www.pembelajar.com

  6. Komentar Anda memang betul mengenai masyarakat kita yang kurang menghargai buku. Tapi jangan digeneralisasi dong. Ada juga penduduk yang jangankan beli buku atau rokok, untuk makan aja mereka susah. Belum ditambah lagi dengan biaya pendidikan yang mahal (relatif). Bagaimana menurut Anda mengenai hal itu. Adakah program di setiap penerbit untuk menyumbangkan sebagian bukunya untuk masyarakat yang kurang mampu tersebut?

    Memang, kami terlalu mengeralisir masalah kecintaan masyarakat terhadap buku. Biaya pendidikan memang mahal, dan banyak warga yang untuk makan saja susah. Pemerintah di beberapa daerah sudah mulai menggratiskan semua biaya pendidikan, misalnya saja di kabupaten Jembrana Bali dan kabupaten Musi Banyuasin di Sumsel. Di DKI, uang sekolah dan uang buku di sekolah negeri juga relatif gratis.
    Kami pernah menanyai seorang anak SD kelas 5 yang menjadi tukang semir sepatu di TIM. Menurut dia, tidak ada lagi uang SPP dan uang buku karena sudah ditanggung pemerintah. Hanya saja setiap dua bulan sekali ada uang Rp 150.000 untuk kursus (termasuk kursus komputer). Kami tidak tahu persis kursus lainnya.
    Penerbit kami alhamdulillah selalu menyisihkan buku-buku laik pakai kepada sekolah yang siswanya kurang mampu. Hanya saja, kami sadar bahwa sumbangan ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Penerbit lain, kami kira juga ada yang melakukan hal yang sama, terutama pada daerah yang terkena bencana seperti korban tsunami di Aceh dan korban gempa Yogyakarta. Memang, tidak semua kegiatan ini diliput oleh media karena biaya untuk mengundang media relatif mahal.
    Media biasanya lebih senang dengan berita yang bombastis seperti kerusuhan, demonstrasi anarkis, pembunuhan. Jadi, kalau beritanya biasa-biasa aja, media malas menayangkannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s