Buku Mahal, Siapa Bisa Atasi?

Kompas: Selasa, 26 Agustus 2008 | 01:53 WIB

Oleh St Kartono

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, mahalnya harga buku pelajaran antara lain disebabkan oleh adanya kolusi antara penerbit dan oknum pihak sekolah serta tawaran komisi yang diberikan kepada sekolah. Peristiwa ini selalu terjadi hampir setiap tahun (Kompas, 25/7).
Yang tersirat di balik pernyataan Mendiknas tersebut adalah pembuat masalah buku pelajaran mahal tidak lain adalah sekolah, terutama guru dan kepala sekolah. Sebagai guru, saya tidak rela, bahkan tersinggung dengan pernyataan-pernyataan yang selalu mengambinghitamkan guru. Mendiknas tampaknya mau ”cuci tangan” dan memakai standar ganda berkait dengan ujian nasional pasti heroik memaksakan pelaksanaannya untuk seluruh negara, tetapi giliran membereskan urusan buku Mendiknas berdalih otonomi daerah, yang bisa menindak adalah wali kota, bupati, kepala dinas, atau gubernur. Padahal, laporan ICW menyebut para wali kota atau bupati justru terlibat korupsi dalam pengadaan buku pelajaran, seperti kasus di Kabupaten Garut, Kabupaten Batang, Kota Semarang, dan Kabupaten Sleman.

Pernyataan Mendiknas di atas adalah sebentuk tindakan membenturkan guru dengan masyarakat sambil berkelit menghindar dari tanggung jawab atas kegagalan menyediakan buku murah. Untuk mengatasi persoalan buku murah dan pungutan sekolah, Mendiknas beserta jajarannya gemar memakai pendekatan negatif berupa ancaman dan larangan. Kolusi buku pelajaran tak akan terjadi kalau pemerintah menyediakan semua buku pelajaran di sekolah. Pungutan di sekolah tak akan terjadi jika pemerintah memahami kebutuhan operasional sekolah mesti dicukupi. Melarang, mengancam, atau memberi sanksi kepada para kepala sekolah atau guru adalah pilihan tindakan yang tidak membutuhkan biaya. Guru dan kepala sekolah tergencet antara masyarakat yang menginginkan pendidikan tanpa biaya di satu pihak dan pemerintah yang hendak menghadirkan diri sebagai sosok hero di mata masyarakat di pihak lain.

Selama masih ada ujian nasional (UN) di semua jenjang, buku pelajaran dari penerbit akan terus mendesak para guru untuk memakainya di kelas. Kekhawatiran guru akan ketidaklulusan muridnya tentu akan sirna seiring hadirnya buku yang dilabeli sesuai kurikulum mutakhir dan pembahasan soal-soal ujian nasional. Kelulusan yang ditentukan oleh UN turut andil menjadikan ketergantungan guru pada buku pelajaran.

*Faktor guru*

Persoalan buku pelajaran pada awal tahun ajaran hanya bisa diselesaikan oleh guru. Para guru mesti bersikukuh bahwa merekalah yang berhubungan langsung dengan siswa. Yang memahami konteks siswa adalah guru sendiri. Artinya, pilihan-pilihan sarana pembelajaran di kelas mesti disesuaikan dengan situasi siswa. Guru berani memperlakukan buku sebagai ”sarana”, bukan ”tujuan” pendidikan, sehingga tidak perlu terjadi ganti tahun ganti judul, apalagi ganti penerbit dengan alasan rabat yang lebih besar.

Pengamatan terhadap buku pelajaran Bahasa Indonesia SMA tidak ada esensi kebaruan dalam penyampaian tema atau model evaluasi di dalamnya. Buku pelajaran Bahasa Indonesia masih memungkinkan mengganti teks berdasarkan bacaan mutakhir. Namun, untuk pelajaran Matematika, IPA, Fisika, atau Biologi, adakah perubahan esensi materi yang harus disampaikan kepada siswa? Demikian halnya dengan hasil penelusuran terhadap sejumlah buku pelajaran baru untuk jenjang SMP yang tidak menunjukkan pembaruan signifikan.

Di sejumlah sekolah menengah di Kota Yogyakarta, para guru mulai mempersilakan murid menggunakan buku tanpa pandang penerbit, sekaligus para orangtua murid mengupayakan sendiri buku-buku untuk anaknya. Bahkan, buku tahun sebelumnya juga bisa dipakai. Para guru tentu saja harus mau repot-repot dengan mengacu pada tuntutan kompetensi dasar yang digariskan kurikulum. Guru perlu didorong terus-menerus guna menyusun modul sendiri yang kontekstual dengan situasi siswanya, pun memungkinkan siswa tak terbebani biaya pembelian buku yang kian melambung.

Kepala sekolah mestinya tidak hanya memberikan kebijakan berupa kemudahan untuk mencicil pembayaran buku paket dari penerbit, tetapi harus berani mengajak guru untuk tidak mewajibkan siswa membeli buku baru. Kepala sekolah mempunyai otoritas kependidikan di institusi yang dipimpinnya, sedangkan guru mengetahui konteks siswa yang dihadapinya. Simpul penting yang dapat mengatasi persoalan buku pelajaran yang mahal adalah guru dan kepala sekolah, bukan pada Mendiknas yang konsepnya tidak membumi.

St Kartono Guru SMA Kolese De Britto, Yogyakarta

One response to “Buku Mahal, Siapa Bisa Atasi?

  1. jika kita pikirkan apa yang dikatakan oleh orang nomor satu dalam dunia pendidikan, memang kita melihat adanya unsur ‘mengadu’ bagaimana tidak, orang nomor satu di dunia pendidikan kok bilang mahalnya harga buku akibat ulah penerbit buku???? Ini sebuah kondisi yang sangat merisaukan!! harusnya beliau berpikir bahwa dulu saja buku tidak menjadi masalah did alam proses pendidikan dan pembelajaran. Sampai kemudian buku untuk sekolah ditiadakan!
    Wajar jika penerbit buku mengisi kekososngan tersebut dengan buku-buku sesuai dengan tuntutan standar pendidikan. Maaf untuk Bapak Bambang ya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s